Baubau – Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau menerima kunjungan koordinasi dari Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan) Baubau pada Rabu (15/7). Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pengawasan mutu dan keamanan pangan, khususnya komoditas hasil perikanan.
Kegiatan diawali dengan silaturahmi sebagai upaya mempererat hubungan kelembagaan, sekaligus memperkenalkan pimpinan baru Badan Mutu KKP Baubau. Momentum ini menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerja masing-masing.
Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi membahas penguatan kerja sama dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu ikan segar. Badan Mutu KKP Baubau juga menyampaikan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai landasan pelaksanaan sinergi dan kolaborasi dalam pengawasan hasil perikanan.
Kepala Balai POM di Bau-Bau menyambut baik inisiatif tersebut dan menerima draf PKS untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Pada prinsipnya, kerja sama ini sejalan dengan tugas dan fungsi Balai POM di Bau-Bau dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, khususnya terhadap ikan segar sebagai bahan baku pangan olahan. Pengawasan mutu ikan segar yang dilakukan secara optimal sejak tahap awal rantai pasok diharapkan dapat menjamin kualitas bahan baku sehingga menghasilkan pangan olahan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, kedua instansi berkomitmen untuk menyinergikan pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui penyesuaian jadwal dan koordinasi teknis secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan, sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat terhadap pangan yang aman dan bermutu.
Melalui koordinasi ini, Balai POM di Bau-Bau dan Badan Mutu KKP Baubau menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan sistem pengawasan pangan yang terpadu, sehingga masyarakat memperoleh jaminan terhadap keamanan dan mutu pangan, khususnya produk hasil perikanan. (Infokom-Rifandy)
